Serap Aspirasi, Syarief Hasan Kunjungi Unsur Cianjur

Serap Aspirasi, Syarief Hasan Kunjungi Unsur Cianjur

Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan melaksanakan kunjungan ke Universitas Suryakancana (Unsur) Cianjur manfaat melaksanakan diskusi bersama dengan Rektor dan para dekan mengenai kebangsaan dan isu-isu nasional.

Kunjungan yang dijalankan pada hari Sabtu, (27/6) berikut merupakan lokasi ke-2 sehabis tempat tinggal dinas Plt Bupati Cianjur yang dikunjungi Syarief Hasan di dalam kronologis kunjungan kerjanya ke Cianjur, Jawa Barat berkenaan serap aspirasi masyarakat.

Dalam forum diskusi yang difasilitasi Unsur di aula pertemuan dihadiri Rektor Prof. Dwidja Priyatno dan para dekan dari berbagai fakultas, Syarief Hasan menjelaskan bahwa kegiatan serap aspirasi masyarakat dari kalangan akademis universitas benar-benar mutlak dilakukan. Sebab, kalangan akademis punya pola pikir bersama dengan intelektualitas tinggi di dalam membahas berbagai masalah terlebih mengenai kenegaraan.

“Sebelum pandemi Covid-19 ada, saya telah melaksanakan diskusi dan serap aspirasi terlebih soal Empat Pilar MPR bersama dengan para akademisi dari kurang lebih 17 perguruan tinggi di Indonesia. Mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa, Kalimantan. Setelah Kalimantan tiba-tiba Covid-19 muncul. Saya terpaksa menunda kegiatan. Hari ini di Unsur, adalah hari pertama saya melaksanakan silaturahmi dan serap aspirasi segera bersama dengan kalangan akademisi,” ungkapnya.

Membuka diskusi, Pimpinan MPR dari partai Demokrat ini memberikan bahwa, tersedia sebagian isu kenegaraan yang jadi sorotan di tengah masyarakat tidak benar satunya, mengenai kudu atau tidaknya amandemen UUD 1945. Ada sebagian pendapat berbeda dari elemen masyarakat berkenaan hal tersebut. Antara lain, satu sisi sepakat dijalankan amandemen namun terbatas hanya untuk memasukan GBHN di dalam UUD.

Alasannya adalah, sebab kala ini program-program pembangunan baik daerah dan nasional merupakan visi dan misi tiap-tiap para pemimpin daerah dan nasional yang terpilih lewat pilkada dan pilpres. Hal berikut bakal menghalau komitmen kesatuan program pada pusat dan daerah, serta tidak terdapatnya kontinuitas arah pembangunan nasional sebab perubahan pemimpin bakal mempengaruhi arah pembangunan.

Sedangkan di sisi lainnya, tersedia elemen masyarakat yang menginginkan tidak tersedia lagi amandemen UUD, bersama dengan berbagai argumentasi. Terkait isu tersebut, MPR periode 2019-2024 menerima amanah dari MPR periode lantas untuk melaksanakan pendalaman.

“Kami kemudian melaksanakan pendalaman bersama dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat Indonesia di dalam wujud serap aspirasi. Hasil serap aspirasi berikut bakal jadi catatan di MPR, yang kemudian jadi bahan kajian supaya wacana besar berikut jadi sebuah kebijakan yang di terima semua rakyat,” terangnya.

Wacana diskusi yang dilemparkan Syarief Hasan mendapatkan tanggapan luarbiasa dari para akademisi Universitas Suryakancana. Salah satunya dari Dr. Munawar Rois, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang berpandangan bahwa untuk meyakinkan kontinuitas arah pembangunan nasional tidak kudu mengamandemen UUD.

“Yang dibutuhkan adalah Presiden terpilih, kudu menyebabkan rancangan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang. Presiden termasuk kudu mengusahakan menjalin koordinasi yang baik supaya dapat bersinergi bersama dengan para kepala daerah demi terwujudnya arah pembangunan nasional,” jelasnya.

Pandangan lainnya termasuk disampaikan oleh Prof. Ahmad Hunaeni Zulkarnaen Dekan Pascasarjana Ilmu Hukum, yang mengatakan, bahwa amandemen lagi UUD tidak diperlukan.

Menurutnya, yang kudu dijalankan adalah menggerakkan amandemen yang telah dilakukan. “Amandemen UUD yang telah dijalankan kudu dipastikan telah dijalankan atau belum, itu yang kudu difokuskan saat ini ini,” katanya.