Komisi III DPDRD Catat ada Lima Tambang yang Bermasalah di Situbondo

Komisi III DPDRD Catat ada Lima Tambang yang Bermasalah di Situbondo

Anggota Komisi III DPRD Situbondo menggelar rapat koordinasi (Rakor) singkronisasi data pertambangan di Kota Santri Pancasila, Kamis (22/8/2022). Acara tersebut berlangsung di Aula Lantai II Gedung DPRD Situbondo.

Dalam Rakor ini dihadiri oleh Jajaran Dinas PUPP Situbondo, Bagian Perekonomian Setda, Bapenda, Satpol PP, DLH, Polres Situbondo, dan Kejari Situbondo.

Ketua Komisi III DPRD Situbondo Arifin, mengatakan, setidaknya ada lima tambang dengan delapan komiditas yang bermasalah. “Ini data versi Bagian Perekonomian Pemkab Situbondo. Seperti PT Putra Suja Mandiri dan PT Prima Nusantara, memang sudah ber IUP OP tetapi belum mendapatkan rekomendasi dari Perhutani. Sehingga tidak bisa beroperasi,” ucapnya kepada awak media.

Legislator Partai PPP ini melanjutkan, berikutnya ada Imam Solichin yang tidak ber IUP OP. Sehingga secara otomatis tidak boleh beroperasi. “Kemudian ada dari Dwi Budi Paranata, versi Bagian Perekonomian itu sudah ber IUP OP tetapi ada masalah internal, namun tidak diungkapkan apa permasalahannya. Sehingga tidak beroperasi atau status kuo, itu,” imbuhnya.

Pria asal Kecamatan Mangaran ini menyampaikan, selanjutnya ada PT Sitiwangi Indonesia, menurut Kementerian ESDM tidak mengantongi RKAD. “Tetapi pihak perekonomian barusan menyampaikan ini sudah selesai. Jadi kalau dikirim ke Kementerian ya bisa beroperasi lagi,” bebernya.

Oleh karena itu, Arifin meminta kepada Badan Pendapat Daerah (Bapenda) Kabupaten Situbondo untuk menjadikan temuan tersebut perhatian serius. “Karena apa, laporan dari PUPP untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat aktivitas penambangan itu membutuhkan anggaran sekitar Rp900 juta. Ini berbanding terbalik dengan target PAD dari tambang yang hanya Rp700 juta, namanya target ya bisa lebih bisa kurang,” tegasnya.

Lebih jauh, Legislator Dapil II ini meminta, kepada Petugas Satpol PP Situbondo untuk lebih tegah dalam menindak aktivitas penambangan ilegal. “Bersama-sama dengan APH, tetapi tatap harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota Bagian Perekonomian Pemkab Situbondo, Rugag Iya, mengungkapkan, pihaknya mencatat ada 27 tambang di Situbondo. Dari jumlah itu lima tambang sudah habis masa izinnya.

“Dewan dan Kabag Perekonomian kemarin kunjungan kerja ke Dinas ESDM Jawa Timur, dapat hasil yang ber IUP OP ada 12, namun di atasnya itu ada perpanjangan CV Banyuputih. Berarti saya anggap 13. Berarti kurang 9, yang 9 itu sudah saya koordinasikan dengan provinsi. Namun mereka jawabnya juga tidak tau Bu permasalahannya apa,” ujarnya.

Untuk itu, Rugag menunggu langkah dari Komisi III DPRD Situbondo terkait permasalahan tersebut. “Dewan tindakannya bagaimana terhadap 9 tambang yang tidak masuk ini,” pungkasnya. (*)